JAKARTA-Wacana penggunaan nilai Ujian Nasional (UN) SMA/SMK/Madrasah Aliyah sebagai alat seleksi masuk perguruan tinggi (SNMPTN) diharapkan membawa perbaikan, namun Mendiknas Mohammad Nuh diminta mempelajarinya terlebih dahulu.
”Sebab, nilai UN sama sekali tidak menggambarkan kemampuan sebagian peserta didik,” kata Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dr Sulistiyo MPd kepada Suara Merdeka, kemarin.
Menurut dia, hal itu disebabkan antara lain karena banyak siswa yang menjadi korban akibat kecurangan yang terjadi di beberapa tempat. Bahkan di sejumlah sekolah, kecurangan penyelenggaraan UN sudah sangat memprihatinkan.
Hal itu terlihat dengan banyaknya informasi mengenai penyelenggaraan UN dari berbagai pihak yang objektif. Sehingga, jika Mendiknas bermaksud memanfaatkan nilai UN untuk kepentingan itu, tentu ada beban yang sangat tinggi untuk UN yang akan datang.
”Tingkat stres berbagai pihak akan semakin meningkat. Apalagi, UN yang mestinya hanya sebagai salah satu penentu kelulusan, pada praktiknya menjadi penentu utama kelulusan,” ujar anggota DPD dari Jawa Tengah tersebut.
Bahkan, lanjut dia, hasil UN sering menjadi lambang prestasi sekolah atau daerah bila hasilnya baik. Kondisi seperti itu telah menimbulkan persoalan serius. ”Sehingga, diduga banyak pihak yang menekan kepala sekolah dan guru agar ”menyukseskan” UN di sekolah atau daerah masing-masing.
Stres
Selain itu, ujar Sulistiyo, banyak pihak yang stres menjelang UN. Bukan hanya siswa, tetapi juga orang tua, guru, kepala sekoah, dan kepala dinas pendidikan. Ada beberapa kasus dan juga kegiatan ”tim sukses” UN yang terdeteksi dan banyak pula yang masih tersembuyi.
”Ada temuan, jadwal pelajaran sekolah sering diubah dengan mengutamakan jadwal mata pelajaran UN, siswa dilatih dalam frekuensi yang sangat tinggi, sehingga pendidikan terkesan diubah jadi pengajaran. Sementara pengajaran diubah jadi soal-soal dan itu hanya menekankan aspek pengetahuan atau ingatan,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, pendidikan nilai dan karakter sekarang sangat terabaikan. Temuan lain, ada pihak yang selalu berusaha membocorkan atau membuka soal sebelum pelaksanaan ujian.
”Ada juga soal yang sudah dijawab dan selanjutnya dibocorkan kepada siswa. Ini merupakan pelecehan terhadap pendidikan. Hal ini juga mengakibatkan siswa di sekolah tertentu semakin tak mau belajar sebab mereka yakin akan dberi bocoran jawaban,” sesalnya.
Dia menambahkan, yang sangat dikhawatirkan saat ini adalah olah nilai hasil UN yang dimanipulasi sehingga target kelulusan sekolah tertentu dapat tercapai. Temuan tersebut tentu perlu pembuktian serius karena sangat sult dibuktikan.
”Kecuali bila ada kepala sekolah dan guru yang mau meyampaikan secara jujur dan apa adanya. Menurut saya, persoalan penyelenggaraan UN sampai tahun ajaran lalu sudah sangat mendesak untuk diperbaiki,” tandasnya.
Untuk itu, Sulistyo meminta Mendiknas tidak tergesa-gesa menambah beban manfaat nilai UN sebelum memperbaiki pelaksanaannya. Bahkan jika tak ada perbaikan, sebaiknya UN ditinjau kembali pelaksanaannya. (H28-45)
(Dikutip dari Suara Merdeka hari Senin, 2 Nopember 2009)
JAKARTA-Menanggapi persoalan yang terus berkembang seputar penggabungan UN dan SNMPTN, Mendiknas Mohammad Nuh menyatakan tidak perlu ada pro kontra. 
JAKARTA, KOMPAS. com - Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri diharapkan bisa dihapus pada tahun 2012 karena seleksi masuk perguruan tinggi negeri diintegrasikan dengan ujian nasional. Namun, sebelum pola ini diterapkan, pelaksanaan ujian nasional harus dibenahi terlebih dahulu
JAKARTA, KOMPAS.com - Ide dijadikannya hasil UN sebagai salah satu penilaian SNMPTN kiranya semakin "terang", hanya saja masih membutuhkan upaya serius pemerintah dan berbagai pihak terkait, terutama soal kredibilitasnya.
JAKARTA, KOMPAS.com - Mendidik anak harus berdasarkan potensinya, karena seorang anak memiliki struktur dan fungsi otak sebagai organ yang memiliki kebutuhan sendiri.
SKS dengan Konsep "Moving Class", Apa Mungkin?
Sekolah yang sudah masuk kategori sekolah mandiri, apalagi yang bertaraf internasional, "wajib" hukumnya menerapkan sistem kredit semester (SKS) pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dimilikinya.
