Tampilkan postingan dengan label pns. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pns. Tampilkan semua postingan

Rekrutmen Guru Belum Sesuai Harapan

Selasa, 24 November 2009


SEMARANG-Sistem rekrutmen CPNS guru belum sesuai dengan harapan dan kebutuhan karena tes yang diberlakukan untuk guru tak ada bedanya dengan yang lain.

”Bahkan materi tesnya sama dengan yang diberikan untuk penjaga makam atau tenaga administrasi lain,” tandas Ketua PGRI Kota Semarang Drs Ngasbun Egar MPd.

Dia mengemukakan hal itu dalam Forum Komunikasi Wartawan dan LSM di Aula Gedung D Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Senin kemarin.

Ngasbun menilai, sudah seharusnya rekrutmen guru dibedakan dengan rekrutmen tenaga profesi lain. Kompetensi yang dibutuhkan untuk mengajar berbeda dari profesi lain. Di samping itu inventarisasinya pun harus dilakukan dengan cermat. ”Pendataan yang ada masih belum baik, terutama terkait dengan kebutuhan guru di tiap daerah.”

Menurut dia, pemerintah selama ini cenderung menyepelekan masalah pendataan sehingga kebutuhan guru tak dapat terpenuhi secara optimal. ”Di beberapa daerah terjadi penumpukan guru sementara di tempat lain justru kekurangan,” ungkapnya.

Disorientasi Pendidikan

Di sisi yang lain, Ngasbun juga menilai telah terjadi disorientasi pendidikan. Dia menganggap telah terjadi penyempitan dunia pendidikan. Indikasinya bisa dilihat dengan digunakannya hasil UN sebagai ukuran keberhasilan pendidikan.

”Ini tidak tepat mengingat materi yang diujikan hanya terfokus pada pengetahuan, sementara sikap yang menjadi bagian tak kalah penting dalam dunia pendidikan justru diabaikan,” terangnya.

Belum lagi, lanjut dia, ada wacana baru hasil UN diintegrasikan dengan SNMPTN. Hal itu akan membawa dampak buruk terhadap perguruan tinggi yang bersangkutan karena bisa salah pilih peserta didik.

”Apakah tepat jika mereka yang akan masuk ke jurusan seni kemampuannya diukur dengan sejumlah mata pelajaran saja. Kalau begitu dari mana potensi seni yang dimiliki bisa terlihat,” tegas dia.

Dalam forum tersebut dipaparkan sejumlah permasalahan pendidikan lainnya, termasuk komitmen guru dalam mengajar.

Menurut dosen pengajar FIP Unnes Drs Sugiyarta SL MSi, seorang guru harus memiliki komitmen kuat dalam mengajar, tidak sebatas pada lingkungan sekolah tetapi juga masyarakat. ”Selain itu, jangan hanya terfokus pada aspek akademis akan tetapi juga pada pembentukan sikap dan moral,” imbuh dia. (H31-45)
(Dikutip dari Suara Merdeka hari Selasa, 24 Nopember 2009 )
READ MORE - Rekrutmen Guru Belum Sesuai Harapan

Profesionalisasi Guru

Minggu, 01 November 2009


PENDIDIKAN sangat bergantung pada hubungan triangulasi antara kurikulum, tenaga pendidik, dan peserta didik. Keterpautan tiga komponen tersebut akan mengindikasikan kualitas outcome yang merupakan refleksi dari sistem pendidikan.

Sistem pendidikan pada dasarnya adalah mesin cetak yang akan membentuk mental bangsa di masa mendatang. Lantas apa jadinya bila kita merenungi kemampuan anak didik kita dibandingkan dengan prestasi anak didik negara lain.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap kemampuan Matematika anak didik tingkat SD, prestasi siswa Indonesia menempati urutan ke-26 dari 27 negara. Kondisi serupa juga terjadi pada tingkat SMP. Menurut hasil survei Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) pada 2004, kemampuan Matematika anak Indonesia menempati rangking ke- 7 dari 44 negara.

Memperdulikan hasil yang seperti ini, pastilah timbul dalam benak kita siapakah yang paling patut dipersalahka. Apakah acuan kurikulumnya yang telah usang sehingga sudah tidak mampu lagi menjemput bola zaman yang sarat dengan kemajuan iptek?

Ataukah peran guru yang tidak mampu mengembangkan kompetensi pedagogisnya, sehingga gagal menjadi fasilitator bagi peserta didiknya? Atau kerap kali fungsi guru yang macet karena penguasaan materi pembelajaran yang kalang kabut.

Apabila kita bersedia berpikir lebih objektif, tentu kita tidak semena-mena menentukan penyebab yang paling dominan. Ini berarti komponen-komponen yang turut terlibat aktif terhadap sistem pendikan harus terintegrasi dan stimultan dalam melakukan pengembangan diri guna mengubah paradigma pendidikan.

Aplikasi Pedagogis

Sungguh suatu langkah yang tepat apabila upaya pembekalan guru melalui pendidikan dan pelatihan guru, guna memoles figur yang strategis dalam suatu sistim pendidikan, dilakukan secara intensif, terpadu, berkesinambungan, dan inovatif.

Hal ini perlu sekali ditilik dengan serius lantaran banyak guru belum menyadari aplikasi pedagogis yang telah didapatkan dari bangku kuliahnya. Padahal figur guru adalah figur terdepan dalam upaya penyiapan moralitas generasi mendatang.

Karena itu, pembekalan guru melalui kegiatan ilmiah Pendidikan dan Latihan Profesil Guru (PLPG) adalah langkah penjemputan bola untuk memajukan sistim pendidikan nasional yang kita harapkan.

Dalam kegiatan ilmiah PLPG, kita bisa lebih gamblang memahami makna, fungsi, dan daya peran media pembelajaran yang difokuskan pada penyampaian pembelajaran melalui multimedia. Pada prinsipnya, proses pembelajaran adalah proses komunikasi antara guru dan peserta didik.

Menilik peran vital multimedia dalam proses pembelajaran maka hanya tinggal menunggu waktu saja dalam hal penyeragaman multimedia sebagai alat bantu utama komunikasi timbal-balik antara fasilisator dan peserta didik secara nasional. Fungsi vital multimedia telah diakui dalam keberhasilan kognitif, psikomotorik, dan afektif bagi peserta didik.

Namun demikian meski seabreg bekal telah dikantongi guru dari kegiuatan PLPG, toh masih saja terdapat beberapa guru secara pedagogis masih memiliki kendala dalam memainkan fungsi vitalnya. Padahal telah banyak upaya guru dalam mengatasi kendala tersebut.

Niat pengembangan profesionalitas guru sebaiknya mulai dikenalkan melaui kegiatan ilmiah yang sarat dengan pembekalan kompetensi guru nerupa PLPG. Sehingga diharapkan, apabila bekal dari PLPG ini benar-benar diaplikasikan, maka prestasi anak didik kita di masa mendatang akan lebih berhasil. (45)
(Dikutip dari Suara Merdeka Senin, 2 Nopember 2009)
READ MORE - Profesionalisasi Guru

KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK DI JEPARA

Kamis, 22 Oktober 2009


Kabupaten Jepara menjadi daerah pertama di Jawa Tengah yang memproses pembuatan Kartu PNS Elektronik (KPE) biometric. Sejak Senin (12/10), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mulai melakukan pengambilan dan validasi data biometric yang meliputi foto dan sidik jari elektronik dari para pegawai di Jepara.

Kepala BKD Kabupaten Jepara Drs. Suliyono, MM melalui Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pengolahan Data Muh. Nursinwan, SH mengatakan, peengambilan data biometric tersebut merupakan bagian dari Implementasi Sistem Biometrik PNS berbasis Elektronik Tahun 2009, yang dilaksanakan oleh Badan kepegawaian Nasional (BKN). Di Jawa Tengah, kegiatan pengambilan data biometric di awali di Jepara pekan ini, dan pekan depan dilanjutkan di Kabupaten Pati.
Ditambahkan Nursinwan, implementasi sistim biometrik PNS berbasis elektronik, oleh BKN dilakukan secara bertahap. Kabupaten Jepara sendiri tahun ini mendapatkan alokasi sebanyak 4.206, dari total 10.363 jumlah pegawai di Jepara. Dengan demikian, kekurangan alokasi akan dipenuhi secara bertahap. "Rata-rata data 700 pegawai diambil setiap hari," katanya.
Setelah dilakukan pengambilan dan validasi data, selanjutnya pegawai akan mendapatkan KPE (Kartu PNS Elektronik). KPE adalah kartu identitas PNS yang memuat otentifikasi data PNS dan keluarganya, sidik jari dan foto elektronik yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan gaji, kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan, transaksi perbankan dan lainnya. Sehingga selain menggantikan fungsi KARPEG, KPE juga mempunyai fungsi untuk mengakses pelayanan kesejahteraan PNS.
Untuk implementasi pemanfaatkan KPE sebagai sarana transaksi perbankan, BKD Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang menggodog MoU dengan Bank Jateng. Jika terealisasi, kartu ini bisa berfungsi sebagai kartu ATM.
Sementera itu, proses pengambilan data biometric yang dilakukan di Gedung Serbaguna Setda Jepara, sedikit dikeluhkan oleh sejumlah pegawai yang datanya diambil. Ha;l ini karena pengambilan data dirasakan lambat Salah satu supervisor yang melaksanakan pengambilan dan validasi data meminta para pegawai mengatakan, sebagai sebuah awalan, proses ini memang sedikit lambat. Pihaknya memperkiarakan aplikasi perangkat elektronik dalam pengambilan data selanjutnya akan lebih cepat karena penguasaan software akan lebih baik. Diperoleh informasi, training pengambilan dan validasi data ini baru saja mereka terima pada Sabtu dan Minggu pekan lalu.
Dikutip dari http://www.hendromartojo.info hari kamis, 22 Oktober 2009
READ MORE - KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK DI JEPARA

SELEKSI GURU BARU AKAN DIPERKETAT

Senin, 19 Oktober 2009


JAKARTA-Seleksi menjadi guru baru di masa mendatang akan lebih diperketat seiring dengan banyaknya kasus malpraktik yang dilakukan oleh guru akibat rendahnya kemampuan guru melakukan penyesuaian diri pada lingkungan sekolah.

”Kita sudah mendengar banyaknya kasus bullying atau tindakan yang membuat seseorang merasa teraniaya. Tindakan itu dapat dilakukan antara lain oleh guru kepada siswanya di lingkungan sekolah sehingga siswa merasa terancam, ketakutan, dan sebagainya. Hal itu bisa dikategorikan sebagai malpraktik,” kata Kepala Subdit Program Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas, Abi Sujak, baru-baru ini.

Serangkaian kasus malpraktik oleh guru kepada siswa nyaris menjadi persoalan rutin yang mewarnai proses belajar mengajar di sekolah meski dalam kadar yang bervariasi, mulai dari tindakan ringan seperti penggunaan istilah atau panggilan yang berkonotasi negatif sampai pada bentuk tindak kekerasan seperti memukul dan menendang.

Namun demikian pengamat dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Prof Dr Said Hamid Hasan berpendapat, kerugian atau dampak negatif bagi penerima layanan pendidikan lebih sulit dikenali atau diukur dibandingkan profesi lain seperti dokter atau insinyur.

”Dampak negatif dalam dunia pendidikan seringkali tidak seketika atau langsung bisa dilihat orang lain atau dirasakan yang bersangkutan dan seringkali terasakan pada waktu lama setelah suatu kejadian malpraktik terjadi,” ungkapnya.

Prof Hamid Hasan menjelaskan, terdapat tiga kategori tindakan malpraktik dalam dunia pendidikan. Pertama, pelaksanaan tugas oleh seseorang yang tidak sesuai dengan latar belakang yang dipersyaratkan oleh peraturan tentang profesi guru.

Dalam kategori ini, menurut dia, banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan persyaratan yang seharusnya ketika yang bersangkutan diangkat. Malpraktik dalam kategori ini bisa dilakukan oleh pemerintah, yayasan, sekolah negeri atau pun swasta.

Kedua, malpraktik dalam dunia pendidikan terjadi ketika seseorang yang memang memiliki latar belakang pendidikan guru tetapi dia melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan kualifikasinya.

Sedangkan kategori ketiga, guru memiliki kewenangan sebagai guru tetapi melakukan suatu tindakan profesi yang salah seperti bullying, memberi penjelasan yang menyesatkan, dan melakukan diskriminasi terhadap peserta didik.

Harus Ditelusuri

Tindakan malpraktik dalam bentuk bullying oleh oknum guru yang banyak diberitakan melalui media massa memberikan kesan menyamaratakan seolah-olah guru zaman kini adalah guru ringan tangan dalam pengerian negatif.

Padahal menurut Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Bejo Suyanto, tindakan malpraktik harus ditelusuri secara jelas sehingga tidak menyudutkan profesi guru.

”Guru dari lulusan mana? Banyak perguruan tinggi secara ketat mempersiapkan calon guru sehingga akibat ketatnya proses pematangan calon guru, maka setiap tahunnya hanya sedikit lulusan sarjana pendidikan guru yang dihasilkan,” ungkapnya.

Namun Rektor UNJ ini pun mengakui, banyak pula perguruan tinggi yang cenderung bersikap asal-asalan dalam meluluskan sarjana pendidikan guru tanpa memperhatikan syarat-syarat dan kompetensi yang harus dimiliki calon sarjana sebelum menjadi guru.

Malpraktik guru ditengarai sebagai akibat lemahnya pembekalan ilmu sejak di bangku perguruan tinggi bagi mahasiswa jurusan ilmu pendidikan. Guru-guru tamatan IKIP dianggap kurang menguasai materi pelajaran sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk mengembangkan pendidikan guru agar penguasaan materi pelajaran ditambah.

Depdiknas menyelenggarakan program induksi bagi guru baru mulai tahun 2010, Prof Hamid Hasan menyatakan dukungannya.

Program induksi ditujukan bagi guru baru sebelum terjun langsung mengajar di kelas harus melewati proses penyesuaian selama satu tahun sehingga guru harus benar-benar siap dan profesional.

Program induksi bagi guru pemula dimaksud pula untuk memperbaiki kondisi siswa karena dari sebuah hasil penelitian anak-anak di masa prasekolah bisa berperilaku ceria tetapi setelah masuk ke SD di awal-awal kelas menjadi pasif dan penakut. (ant-45)
READ MORE - SELEKSI GURU BARU AKAN DIPERKETAT