UN-SNMPTN Integral Memicu Kecurangan

Sabtu, 14 November 2009

SEMARANG - Sekretaris PGRI Provinsi Jawa Tengah, Muhdi MH, menilai pengintegrasian ujian nasional (UN) dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) tak memperbaiki, justru memperburuk dunia pendidikan. Itu terutama berkait dengan pelaksanaan ujian yang selama ini diwarnai banyak kecurangan.

”Besar kemungkinan penggabungan itu memicu lebih banyak kecurangan,” kata dia. <a
Selama ini ujian nasional digunakan sebagai penentuan kelulusan. Satu ketentuan itu saja, ujar dia, telah memicu kecurangan di mana-mana. Apalagi jika hasil ujian juga jadi penentu diterima atau tidak di perguruan tinggi negeri (PTN).

”Besar kemungkinan makin banyak tindakan ilegal terjadi.”
Dia menyatakan keinginan besar diterima di program favorit PTN bisa jadi pemicu kecurangan dalam ujian nasional. Apalagi tak dimungkiri jalur tertentu program favorit mematok angka ratusan juta rupiah.

”Karena tak mampu membayar lewat jalur khusus, mereka akhirnya 'membeli' lewat ujian nasional,” ucap Rektor IKIP PGRI Semarang itu.

Dia sependapat dengan Tukiman Taruno yang menyatakan penggabungan ujian nasional dan SNMPTN bukan kebijakan yang bijak (Suara Merdeka, 10/11).

”Padahal, selama ini problemnya peningkatan mutu. Bukan bagaimana memudahkan siswa,” tutur dia.

Muhdi menilai sangat tak tepat ujian nasional dijadikan acuan untuk diterima di perguruan tinggi. Sebab, hasil ujian nasional hanya mengacu ke bidang studi tertentu. Padahal, setiap program studi membutuhkan mahasiswa dengan kualifikasi khusus yang tak bisa dinilai dari hasil ujian nasional.

”Perguruan tinggi harus diberi kesempatan adakan ujian tersendiri. Jangan sampai ujian nasional menjadi komoditas politik,” ujar dia. (H31,J8-53)
(Dikutip dari Suara Merdeka Jum’at, 13 Nopember 2009 )